Pelopor-Pelopor Revolusi di Sumatera Timur

Pelopor-Pelopor Revolusi di Sumatera Timur


Anthony Reid

Putusan-putusan yang dramatis telah diambil di Jakarta dalam pekan berikutnya setelah Jepang menyerah. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan; Sukarno dan Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik yang baru; dan Undang-undang Dasar disahkan. Sumatera ditetapkan sebagai suatu provinsi di Republik dengan Medan sebagai ibukotanya dan Mr. T.M. Hasan sebagai gubernur. Sebagai utusan-utusan yang dikirim Jepang ke Jakarta, Mr. T.M. Hasan dan Dr. Amir turut serta dalam semua rapat dan tindakan-tindakan berani itu. Meskipun demikian, bagi Medan sendiri seluruh drama yang menegangkan ini seolah-olah terjadi jauh di bulan sana. Kenyataan yang dilihat hanyalah rezim Jepang segera berakhir dan rezim Inggris-Belanda diperkirakan akan segera datang menggantikan.  

Jepang menjalankan kontrol informasi yang lebih ketat di Sumatera Timur daripada di daerah-daerah lainnya. Pekerja-pekerja Indonesia pada kantor berita “Domei” dilarang bekerja sejak 14 Agustus 1945. Ternyata, bahkan di kalangan pemimpin-pemimpin Indonesia yang mendapatkan kepercayaan Jepang hanya sedikit yang mendengar tentang menyerahnya Jepang pada 15 Agustus 1945 atau mengetahui adanya proklamasi Indonesia dua hari kemudian. Baru pada 22 Agustus 1945, setelah rapat di Singapura yang menghasilkan kesepakatan para panglima Jepang untuk menerima penaklukan, disiarkan berita lewat radio bahwa “peperangan dihentikan.” Ditekankan bahwa Jepang masih terus bertanggungjawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, lihat K-S-S, 22 dan 24−vii−2605. Aneka Minggu, 12 Mei 1970. Wawancara-wawancara.

Tepat sebelum siaran pengumuman ini, chōkan telah menyampaikan berita ini dengan airmata yang berlinang kepada sekelompok pemimpin Indonesia di Medan. Saat menjawab suatu pertanyaan, ia kemudian mengatakan kepada beberapa pemimpin itu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Selama Agustus 1945 hanya di kalangan terbtatas inilah beredar desas-desus tentang kelahiran Republik. Berita itu juga nampak tidak begitu relevan dengan situasi di Medan. Perhatian pokok sebagian besar pemimpin di Medan terfokus pada akibat-akibat yang dibawa pertukaran rezim kolonial terhadap keseimbangan posisi antara kelompok-kelompok Indonesia yang saling bersaing dan sulit dipersatukan itu. Seberapa jauh solidaritas kelompok elite pimpinan itu akan meluas dalam menghadapi krisis baru ini?

Dengan kewibawaan sebagai Ketua shū sangi kai, Dr. Tengku Mansur mengundang sejumlah pemimpin pilihan ke rumahnya pada 25 Agustus 1945 untuk membicarakan masalah ini. Mayoritas yang hadir berasal dari pihak kerajaan, meskipun pihak pergerakan juga terwakili oleh tokoh-tokoh yang sudah dikenal seperti Xarim M.S. dan Mr. Joesoef. Semua gelisah untuk mencegah terjadinya tindakan balas dendam dan pengkhianatan para “kolaborator” kepada Sekutu yang akan datang. Kelompok ini menyerukan pernyataan pada penduduk supaya tetap tenang dan membentuk suatu panitia yang dipimpin oleh Sultan Langkat dan Dr. Mansur untuk menjelaskan kepada Sekutu mengapa setiap orang perlu bekerjasama dengan Jepang.

Ternyata hal ini dianggap sebagai dasar faktual meluasnya kesan bahwa pihak kerajaan telah membentuk Comité van Ontvangst (panitia penyambutan) untuk menyambut kedatangan Belanda bahkan untuk merebut kekuasaan sebelum kedatangan mereka. “Sultan Langkat dan Dr. Mansur dikatakan telah membentuk suatu panitia untuk menangkap tokoh-tokoh kaum pergerakan,” lihat Catatan Dr. Amir, 14 Juni 1946, RvO, I.C. 005967. Hamka, Kenang-kenangan hidup ( Kuala Lumpur, 1966), hlm. 272.

Pertemuan di rumah Dr. Mansur itu mungkin memang dengan sengaja tidak mengundang mereka yang dianggap telah bekerjasama terlampau jauh dengan Jepang. Bahkan Xarim mempunyai kecurigaan-kecurigaannya sendiri terhadap kelompok Gerindo/Kenkokutai. Sesungguhnya sekelompok pemimpin itu tidak mempunyai kekuatan maupun kesatuan untuk bisa bertindak seperti apa yang disangkakan.

Kelompok itu segera tergilas perkembangan situasi yang bergerak cepat dan kontak-kontak yang memang dilakukan oleh raja-raja itu dengan wakil-wakil Inggris dan Belanda umumnya bersifat sembunyi-sembunyi dan atas inisiatif mereka sendiri. Meskipun demikian, kepercayaan akan adanya Comité van Ontvangst tetap menjadi tuduhan yang paling sering terdengar terhadap kerajaan, lihat dalam Republik Indonesia. Propinsi Soematra Oetara (tanpa penulis, 1953), hlm. 22. ”Kisah Tahun Pertama Proklamasi di Kota Medan” (naskah ketikan PRIMA yang belum diterbitkan, Medan, t.t.), hlm. 12−14. Imam Marah, naskah ketikan, 1947, hlm. 1−2, Dok.CMI 5331, ARA ArchiefProcureur-Generaal, no. 627. Edisaputra, Gelora Kemerdekaan Sepandjang Bukit Barisan ,I (Medan, 1972), hlm. 20−21. Wawancara-wawancara.

Yang paling membuat patah semangat kelompok yang saat itu merasa terlalu banyak berkompromi dengan Jepang adalah keniscayaan yang muncul bahwa Belanda akan kembali berkuasa, bukan tindakan lawan-lawannya. Dr Rooskandar, pemimpin BOMPA di wilayah Simalungun dan penanggungjawab Rumah Sakit Siantar dimana banyak tawanan perang mengalami penderitaan, bunuh diri pada September 1945. Hamka menerima tawaran mobil dinas dari pelindungnya, Nakashima dan dengan mobil itu ia kabur ke Sumatera Barat pada 24 Agustus 1945.

Inoue Tetsuro juga tampak mempunyai kepercayaan diri yang rendah untuk melawan pendudukan Sekutu, meskipun ia memilih untuk bergerak sembunyi-sembunyi daripada dihadapkan ke depan pengadilan penjahat-penjahat perang. Pada akhir Agustus 1945, ia mengusahakan kendaraan-kendaraan untuk Jacub Siregar, Saleh Oemar dan tokoh-tokoh Kenkokutai lain untuk berangkat ke arah selatan Sumatera menuju Jawa. Dengan menyerah kepada rasa takutnya dengan cara menghindarkan diri ini, semua tokoh ini tampaknya telah mengakui bahwa mereka bersalah dan sulit meraih kembali pengaruh yang pernah dimilikinya.

Saleh Oemar dan Hamka segera menyadari kekeliruannya dan kembali ke Medan pada akhir September 1945, sedangkan Jacub Siregar tidak berbuat demikian dan baru kembali setelah kekuasaan Republik cukup mantap berdiri, lihat Hamka. Kenang-kenangan Hidup ,hlm. 292−297. Mohammad Said, Empat belas Boelan Pendoedoekan Inggris di Indonesia (Medan, 1946), hlm. 30. Inoue, Bapa Djanggut, hlm. 97−102. Wawancara-wawancara.

Untuk menambah kesulitan bagi kaum Republik, kedudukan Belanda didirikan lebih cepat dan lebih giat di Medan dibandingkan dengan di tempat-tempat lain di Sumatera atau Jawa. Seksi Urusan Wilayah Inggris- Belanda (Anglo-Dutch Country Section – ADCS) dari Tentara ke-136 Sekutu yang dipimpin Laksamana Mountbatten didirikan di Kolombo pada awal 1945. ADCS kemudian menerjunkan tiga kesatuan kecil pasukan komando di utara Sumatera pada akhir Juni 1945.

Tugas mereka adalah mengumpulkan informasi dan membuka hubungan-hubungan yang mungkin dapat dipergunakan dalam penyerbuan Inggris ke Malaya yang rencananya akan dilakukan pada 9 September 1945. Setelah menyerahnya Jepang pada 15 Agustus 1945, ketiga kesatuan itu diperintahkan untuk meninggalkan perkemahannya dan menghubungi Jepang di Kutaraja, Rantau Prapat dan Bagan Siapiapi untuk mendapatkan jaminan bagi keselamatan dan kesejahteraan tawanan-tawanan perang Sekutu dan tahanan lainnya.

Dua kesatuan komando lainnya buru-buru diterjunkan di barat laut Medan segera setelah mendapat kepastian tentang menyerahnya Jepang. Kedua pasukan ini sampai di Medan sebelum akhir Agustus 1945. Kelompok orang-orang Inggris senior yang dipimpin oleh Mayor Jacobs dari Afrika Selatan bergerak cepat berkeliling Sumatera untuk menghubungi pimpinan tinggi Jepang dan memeriksa kamp-kamp tawanan perang di seluruh pulau itu. Pasukan lainnya yang sebagian besar terdiri dari pasukan Belanda dan dipimpin oleh Letnan Angkatan Laut Belanda, Brondgeest, mengambil tempat di Hotel de Boer Medan pada 1 September 1945.

Brondgeest dengan cepat membuka hubungan bukan saja dengan Jepang tetapi juga para Sultan Langkat, Sultan Deli dan tokoh-tokoh elite sebelum perang lainnya yang sementara mengharapkan adanya pembaruan juga berjanji untuk bekerjasama dengan Belanda yang datang kembali, dalam Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940−1945. Verslag Houdende de Uitkomsten van het Onderzoek, jilid VIII (A & B), Militair beleid 1940−1945. Terugkeer naar Nederlandsch-Indie (Den Haag, 1956), hlm. 585. G.F. Jacobs, Prelude to the Monson (Cape Town, Purnell, 1965), hlm. 10−74.

Brondgeest segera membentuk opini bahwa sedikit bantuan aktif dapat diharapkan dari Inggris maupun Jepang untuk kembalinya kekuasaan Belanda. Tetapi dengan bertindak secara mandiri dengan bantuan penduduk setempat dari suku Ambon dan Manado, ia merasa perwira-perwira Belanda dapat menguasai kota Medan dan menahan setiap gerakan besar-besaran Republik sampai mendaratnya tentara Belanda. Melalui atasannya di ADCS, Laksamana Helfrich, ia mendapat izin “untuk membentuk pasukan polisi untuk mengambilalih kkuasaan ke tangan kita di atas daerah Sumatera Timur yang seluas mungkin,” lihat Brongeest dalam Enquêtecommissie VIII, Lampiran, hlm. 128.


Dikutip dengan seizin penerbit Komunitas Bambu dari buku Anthony Reid, Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional, Bab VI ‘Pelopor-Pelopor Revolusi di Sumatera Timur’, hlm. 298-213. Buku tersedia juga di TokopediaBukaLapakShopee atau kontak langsung ke WA 081385430505

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>