Julia Suryakusuma
Dalam konteks otoriter, negara berupaya mengendalikan rakyatnya dan memanfaatkannya untuk mendukung tujuan rezim. Orde Baru Indonesia, sering dilabeli sebagai rezim ‘developmentalis otoriter’, memprioritaskan pembangunan ekonomi. Karena itu, politik dipandang sebagai risiko bagi stabilitas nasional, yang dilihat oleh rezim sebagai prasyarat untuk pembangunan itu. Setengah dari populasi, perempuan – termasuk perempuan miskin – didepolitisasi dan dimobilisasi untuk mendukung tujuan developmentalis Orde Baru melalui serangkaian pranata negara yang sangat intervensionis.
Di bawah Orde Baru Soeharto, negara yang korup dan opresif kemudian mendominasi semua aspek kehidupan – termasuk konstruksi sosial keperempuanan. Pada tahun 1988, saya menulis tesis MSc tentang hal ini, yang disebut ‘Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Perempuan di Negara Orde Baru Indonesia’. Analisis gender pertama dari Orde Baru, tesis ini merupakan upaya untuk melihat ketidaksesuaian bagi perempuan desa miskin dari program rekayasa negara yang diilhami oleh nilai-nilai kelas menengah. Dalam tesis tsb., saya berpendapat bahwa sementara perempuan tidak diperhitungkan dalam politik formal, rekayasa sosial dan politik perempuan, pada kenyataannya, merupakan bagian integral dari cengkeraman Negara Orde Baru terhadap masyarakat Indonesia. Ideologi gender dominan mendefinisikan perempuan sebagai istri dan ibu, sebagaimana dicontohkan di Dharma Wanita, organisasi yang disahkan negara untuk istri pegawai negeri sipil. Dalam hierarki formal institusi nasional ini, posisi yang dipegang oleh perempuan sejajar dengan yang dipegang oleh suami mereka.
Ibuism Negara dan akhirnya diterbitkan pada bulan September 2011 sebagai buku dwibahasa, dalam bahasa aslinya Inggris, dan terjemahannya bahasa Indonesia. Tapi mengapa repot-repot menerbitkannya sekarang? Bukankah kita sudah jauh dari masa Orde Baru Soeharto? Bagaimana Ibuisme Negara masih relevan untuk Indonesia saat ini?
Wacana dan lembaga publik di Indonesia telah berubah secara signifikan sejak saya menulis Ibuisme Negara hampir seperempat abad yang lalu. Tapi jangan tertipu. Mekanisme dan hasil kontrol pemerintah masih sangat mirip. ‘Gender’ pada dasarnya masih merupakan kekuatan penggerak untuk intervensi terprogram dan kontrol sosial (atau pengabaian, seperti dalam kasus pekerja rumah tangga migran). Terlepas dari semua yang telah terjadi, perempuan masih merupakan objek yang dikonstruksi secara sosial agar sesuai dengan tatanan hierarkis dan patriarki tertentu.
Yang berubah adalah peran negara. Pergeseran konstelasi kekuatan sebagai hasil Reformasi dan demokratisasi yang berarti negara tidak lagi memonopoli kehidupan publik juga berarti konstruksi sosial keperempuanan tidak lagi sepenuhnya dikuasai negara. Sekarang terbuka untuk berbagai interpretasi. Sebagai akibatnya, konstruksi sosial yang dominan telah menjadi konstruksi yang mayoritas islami – atau setidaknya, versi Islam yang ingin diyakini kaum konservatif membutuhkan perempuan yang lebih subordinat dan patuh.
Ironi demokratisasi
Dalam beberapa kasus, demokrasi sebenarnya membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi mayoritas perempuan. Saya tidak berbicara di sini tentang ‘the bold and the beautiful’ [1](yang berani dan cantik)’, yaitu yang berpenghasilan besar dan mereka yang memiliki kekuatan atau dukungan politik. Saya merujuk pada perempuan rentan seperti Lilis dari Tangerang, yang pada tahun 2006 menjadi korban peraturan daerah yang kontroversial yang menargetkan pelacuran. Hamil dua bulan pada saat itu, Lilis selesai bekerja di sebuah restoran, dan sedang menunggu angkutan umum ketika dia dicomot pada jam 8 malam oleh petugas polisi setempat (petugas Tantrib). Singkatnya dia dituduh sebagai pelacur karena dia mengenakan pakaian ‘seksi’ – meskipun dia, sebenarnya, mengenakan celana panjang longgar, kemeja dan jaket. Dia kemudian diadili, dinyatakan bersalah, dipenjara dan didenda.
Akhirnya Lilis dibebaskan. Tetapi stres yang dideritanya menyebabkan dia mulai pendarahan, dan ia kehilangan bayinya. Dia berusaha menuntut pemerintah daerah karena secara tidak sah menangkap dan menuntutnya, tetapi gagal. Kemudian dia kehilangan pekerjaan, seperti juga halnya suaminya, Kastoyo, seorang guru sekolah. Mereka harus pindah rumah beberapa kali, karena tetangga tidak ingin ‘pelacur’ hidup di tengah-tengah mereka. Akhirnya, dampak sosial dan trauma yang berkelanjutan akibat penganiayaannya terbukti terlalu berat. Lilis wafat pada tahun 2008, meninggalkan suami dan putra satu-satunya.
Mala (Keumalawati) dari Aceh adalah contoh lain. Dia diciduk ‘Polisi Syariah’ Aceh, Wilayutul Hisbah, karena mereka mengatakan dia tidak pantas caranya berpakaian. Bahkan, Mala, yang bekerja untuk LSM perempuan yang mendukung kepala rumah tangga perempuan,[2] berpakaian sesuai dengan standar Islam setempat tetapi didampingi oleh saudara perempuannya yang memang mengenakan celana ketat. Perempuan yang tertangkap memakai pakaian seperti itu di Aceh sering memakai celana panjang atau rok dengan gunting di tengah jalan, diberi rok baru untuk dipakai, dan diwajibkan menandatangani pernyataan yang menyatakan ‘kesalahan’ mereka. Mereka dipaksa menderita penghinaan karena ditangkap, didakwa, disidangkan dan dihukum di depan umum. Mala berpakaian konservatif, tetapi dihukum hanya karena ditemani seseorang yang tidak.
Bagaimana pornografi menjadi bagian dari agenda? Proliferasi jenis-jenis undang-undang daerah yang diskriminatif dan intimidasi yang diilhami oleh agama dan lembaga penegakan hukum ini, sebagian besar merupakan hasil dari desentralisasi besar-besaran yang mengikuti kejatuhan Suharto pada tahun 1998, dan penghapusan pembatasan kegiatan politik Islam. Ini memuncak dengan disahkannya Undang-Undang Anti-Pornografi pada tahun 2008, semacam versi nasional dari undang-undang lokal yang represif ini.
Seringkali apa yang menjadi masalah sosial atau politik tergantung pada siapa yang mengambil langkah pertama untuk mendefinisikannya sebagai masalah. Siapa pun yang mendefinisikan masalah biasanya mendapatkan kontrol besar atas bagaimana hal itu dipahami publik dan ini sering dapat diterjemahkan menjadi kekuatan politik. Inilah yang terjadi dengan pornografi di Indonesia. Muslim yang konservatif secara sosial – khususnya garis keras Islam – yang pertama kali secara terbuka mengangkat bahaya dan sifat merusak pornografi, mengklaimnya mengancam serat moral masyarakat dan integritas bangsa. Setelah beberapa dekade agitasi, mereka lebih gesit dalam mengidentifikasi isu-isu dan menjalankan kampanye sosial-politik daripada kelompok-kelompok pro-demokrasi yang lebih liberal (termasuk kelompok-kelompok perempuan), banyak di antaranya baru berada di panggung publik sejak tahun 1998. Ini berarti kaum konservatif mampu sejak dini untuk menegaskan pemahaman mereka sendiri tentang apa yang dimaksud dengan pornografi. Dengan demikian mereka memenangkan kendali atas definisi istilah itu sendiri, memperoleh keuntungan besar – dan akhirnya menentukan – dalam pertempuran mengenai apakah RUU anti-pornografi akan disahkan.
Pornografi, dalam pengertian konvensional, adalah produk pasar bebas yang sedikit banyak tidak terhindarkan, dari keterlibatan Indonesia dalam ekonomi global. Sudah lama hadir di Indonesia, tetapi sebenarnya bukan itu UU Anti Pornografi. Sebaliknya, ia merupakan upaya regresif untuk menciptakan konstruksi sosial keperempuanan yang bertujuan tidak hanya untuk mengendalikan dan mengontrol perempuan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang sejalan dengan visi tertentu tentang bagaimana seharusnya masyarakat Islam – yang memang sangat berbeda dengan masyarakat Islam di Indonesia saat ini. Islam garis keras dari Muslim konservatif tampaknya percaya bahwa mengubah hukum akan mengubah perilaku, meskipun ada banyak bukti yang bertentangan dengan yang disajikan oleh sejarah Indonesia dan kekurangan yang sangat jelas dari sistem penegakan hukum nasional.
Modus operandi UU Anti-Pornografi dengan demikian sangat mirip dengan cara-cara Orde Baru, ketika ideologi negara tentang keperempuanan adalah sarana untuk menopang ideologi dan kekuasaan negara, serta represi sistematis masyarakat sipil. Orde Baru sangat percaya pada rekayasa sosial oleh hukum dan kaum Islamis tampaknya telah mewarisi pendekatan ini, meskipun mereka lama menentang Orde Baru itu sendiri. Tetapi sementara konstruksi sosial keperempuanan Orde Baru memiliki setidaknya beberapa nilai utilitarian, terkait dengan kerangka developmentalis rejim, konstruksi sosial keperempuanan Islamis lebih represif dan berbahaya. Ini juga sering menjadi bagian dari agenda yang lebih luas mempromosikan syariah secara diam-diam.
Ibuisme Negara Islam?
Seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus Lilis dan Mala, ada kecenderungan islamisasi hukum, yang telah memunculkan serangkaian konstruksi sosial baru yang sama-sama, jika tidak lebih, bersifat opresif daripada yang lama yang berlaku di masa Orde Baru. Dan, yang lebih memprihatinkan lagi, seperti konstruksi perempuan Orde Baru, yang Islami konservatif masih bergantung pada persetujuan dan kolusi negara – dan memahami, bahwa ini akibat keengganan pemerintah Yudhoyono untuk tegas menentang Islam garis keras.
Konstruksi Islam yang baru bagi perempuan masih merupakan bentuk ‘ibuisme negara’, meskipun dengan jilbab sebagai pengganti – atau bersama! – seragam. Itulah mengapa saya kira karya saya ini lebih dari dua dekade lalu masih memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan tentang – dan untuk – perempuan di Indonesia saat ini.
Julia Suryakusuma adalah penulis State Ibuism / Ibuisme Negara, Komunitas Bambu, Jakarta, 2011.
Inside Indonesia 109: Jul-Sep 2012
[1] “The Bold and the Beautiful” adalah judul sinetron Amerika mengenai keluarga pengusaha fashion yang dimulai tahun 1987. Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bold_and_the_Beautiful
[2] Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) https://pekka.or.id/
Komentar (0)